Madina - Jurnalisku.com
Isu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Bupati Mandailing Natal (Madina) terus menjadi perbincangan hangat, baik di media sosial maupun media daring. Pemberitaan ini hampir setiap hari menghiasi ruang publik, menarik perhatian berbagai kalangan.
Zubaidah, Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), turut memberikan pandangannya terkait isu ini saat dimintai komentar melalui pesan WhatsApp, Senin (18/11).
“Kita menyaksikan betapa seringnya prinsip transparansi dikhianati oleh lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi garda depan pemberantasan korupsi,” tulis Zubaidah.
Ia juga menyoroti data rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 September 2024 yang mengungkapkan bahwa dari 1.432 bakal calon kepala daerah, masih ada 107 yang belum menyelesaikan laporan LHKPN mereka. “Ini bukan sekadar data, ini adalah gambaran bahwa aturan tidak selalu dijalankan. Termasuk salah satu calon bupati Madina berinisial SN, yang seharusnya memahami bahwa transparansi adalah kewajiban moral, bukan sekadar syarat administratif,” tambahnya.
Sebagai aktivis perempuan, Zubaidah menegaskan pentingnya keberanian untuk melawan pelanggaran semacam ini. “Kita tidak bisa hanya diam. Jika kita ingin anak-anak perempuan kita percaya pada demokrasi dan integritas, kita harus berani melawan sistem yang terlalu permisif,” tegasnya.
Zubaidah juga menekankan bahwa perjuangannya bukan untuk mendukung satu pasangan calon tertentu, tetapi untuk mengingatkan bahwa transparansi dan kejujuran adalah nilai yang tidak boleh tergadaikan oleh kepentingan pragmatis. “Ini adalah panggilan moral bagi kita semua,” pungkasnya.
Isu ini menjadi pengingat pentingnya integritas bagi para pemimpin yang berlomba dalam kontestasi politik, khususnya di tengah sorotan publik yang terus meningkat.(Red)
