Samosir.Jurnalisku.com.PANGURURAN - Menuai pro kontra selama ini, masyarakat Samosir meminta BPK untuk segera melakukan aduit sewa Rumah Dinas Bupati dan Gaji Staf Khusus yang sekarang ganti kulit menjadi TBPP (Tim Bupati Percepatan Pembangunan).
Hali itu ditegaskan Ketua Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Kabupaten Samosir, Hatoguan Sitanggang kepada sejumlah wartawan, Selasa (15/2/2022) di Pangururan.
Ia mengatakan, BPK yang sedang berada di Kabupaten Samosir saat ini, perlu mengkaji berbagai pendapat masyarakat terkait keberadaan TBPP yang menuai masalah berkepanjangan.
"Item lainnya yang harus menjadi atensi BPK adalah anggaran sewa Rumah Dinas Bupati Samosir di Hotel Vantas," tegas Hatoguan.
Menurut dia, sampai sekarang pembangunan hotel itu belum rampung. "Jangan jangan ini menjadi abuse of power, karena banyak hotel yang siap disewa di pusat kota," pungkasnya lagi.
Lebih lanjut dibeberkan, payung hukum penggunaan uang rakyat untuk rumah dinas di hotel dan penggajian TBPP harus jelas. "Sehingga masyarakat Samosir tidak merasa dibohongi dengan program pemerintah," imbuh Hatoguan.
Lembaga yang dipimpinnya, dikatakannya, akan tetap mengawal jalannya pemerintahan untuk kebaikan bersama. "Kita juga siap melakukan aksi damai, demi kepentingan masyarakat Samosir," ucapnya.
Untuk diketahui, keberadaan Staf Khusus Bupati Samosir dan ganti nama menjadi TBPP sorotan keras sampai sekarang. Bahkan legislatif pernah mengagendakan untuk RDP.
Kemudian, kebijakan menyewa Hotel Vantas untuk Rumah Dinas Bupati Samosir juga menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.
Karena sampai sekarang pembangunan Hotel Vantas belum rampung, sehingga Rumah Dinas Bupati di Jalan Danau Toba yang merupakan aset Provinsi Sumatera Utara terbengkalai.
Dengan fakta fakta inilah, Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Kabupaten Samosir mengharapkan BPK segera melakukan audit terhadap 2 kebijakan itu.
(Ranto.S)
