MEDAN – JURNALISKU.COM
Potret Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Mandailing Natal dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Di tengah melimpahnya sumber daya alam, pelaku UMKM justru masih berjalan di tempat akibat minimnya sentuhan pemerintah, akses permodalan, dan pembinaan berkelanjutan.
Hal itu diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Mandailing Natal, Bahran Saleh Daulay, di sela-sela kegiatan Rapat Pimpinan Provinsi Rapimprov KADIN Sumatera Utara Tahun 2026 sekaligus peringatan HUT ke-58 KADIN Indonesia, yang digelar di Hotel Adimulia, Jalan Pangeran Diponegoro No. 8, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Kamis 24 September 2026.
Menurut Bahran, ada tiga persoalan klasik yang menjadi penghambat utama kemajuan UMKM di Madina. Pertama, akses permodalan yang sangat terbatas. Kedua, lemahnya strategi pemasaran dan jaringan pasar. Ketiga, kurangnya program pembinaan yang membuat sebagian besar usaha masih dikelola secara tradisional.
"UMKM di Madina ini bukan tidak punya potensi, tapi mereka jalan di tempat. Modal susah, pasar terbatas, pembinaan minim. Akhirnya dikelola apa adanya, secara tradisional," tegas Bahran kepada jurnalisku.com.
Padahal, lanjutnya, Kabupaten Mandailing Natal memiliki kekayaan sektor usaha yang luar biasa dan bisa menjadi motor ekonomi baru Sumut jika dikelola dengan seri.us dan modern.
"Madina ini punya perkebunan yang sangat luas, sawit, kopi Mandailing yang sudah mendunia, karet, kemudian sektor perikanan laut kita sangat potensial. Sangat disayangkan, nelayan kita masih melaut pakai sampan kecil, belum bisa menjangkau laut tengah karena keterbatasan alat dan modal. Belum lagi sektor pertambangan dan energi terbarukan yang luar biasa besar," urainya.
Ia menilai, kunci untuk membangkitkan UMKM Madina adalah kehadiran pemerintah daerah secara nyata dengan kebijakan yang berpihak. Bukan hanya sekadar bantuan sesaat, tetapi program yang edukatif, berkelanjutan, dan membuka akses perizinan serta investasi.
"Industri tambang dan energi terbarukan di Madina butuh kepastian dan kemudahan perizinan. Kalau itu dipermudah dan akses modal dibuka, investor tidak akan ragu masuk ke Madina. Dampaknya pasti ke UMKM lokal," tambahnya.
Bahran berharap, momentum Rapimprov KADIN Sumut 2026 ini menjadi pintu masuk bagi Pemerintah Daerah dan Provinsi untuk lebih serius melirik Madina. KADIN Madina sendiri membawa misi utama agar pemerintah hadir di tengah-tengah pelaku UMKM.
"Kami di KADIN Madina membawa misi bagaimana pemerintah daerah benar-benar hadir dengan program yang mendidik dan membina UMKM secara berkelanjutan. Kami yakin, jika didukung serius, UMKM Madina bisa bangkit dan menjadi motor penggerak ekonomi baru, tidak lagi tertinggal dari daerah lain," pungkas Bahran.(Red).
