Samosir.Jurnalisku.com.Oleh : Prof Djuang Sitanggang
PANGURURAN - Sudah lebih 100 hari setelah VANTAS dilantik menjadi Bupati/Wakil di Kab. Samosir, sangat banyak mengklaim keberhasilan dengan istilah program 100 hari, seperti pembukaan jalan di desa-desa, pembagian pupuk gratis, beasiswa, bpjs gratis dan sebagainya, lalu timbul pertanyaan yang sangat mendasar, kapan sebenarnya program-program ini direncanakan dan dianggarkan serta kapan direalisasikan, dan kenapa dikatakan program ini, program 100 harinya Vantas...? Sementara program ini sudah di rencanakan di pemerintahan sebelumnya.
Sekaitan itu, kembali timbul pertanyaan, kapan kah Perda APBD disahkan oleh Pemerintah Kab. Samosir bersama lembaga Legislatif, serta mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atasan yaitu Pemerintah Provinsi Sumut.
Jawabnya adalah Perda APBD ini disahkan oleh para stake holder adalah dipenghujung tahun 2020, dan diketahui bahwa Perda APBD ini adalah produk dari Pemerintahan sebelumnya bersama DPRD sebagai lembaga legislatif, dapat disimpulkan bahwa segala program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan sekarang ini adalah lanjutan dari program Pemerintahan sebelumnya, artinya kalaupun ada pemberian BPJS, beasiswa, pembukaan jalan dll, yang sudah diprogramkan dan dianggarkan oleh Pemerintahan sebelumnya dan dilaksanakan Pemerintahan Sekarang ini.
Sebenarnya tugas yang paling utama dari Pemerintah sekarang ini adalah fokus untuk bekerja, dalam merealisasikan seluruh program yang sudah dianggarkan dalam amanat APBD, hindarkan pencitraan sedikit bicara dan banyak bekerja.
Namun dalam kenyataannya mempertontonkan arogansi kekuasaan, merasa lebih jago, merasa lebih hebat, merasa lebih berpengalaman, menciptakan kegaduhan, dan ingin dipuja-puja, iya ibarat tong kosong nyaring bunyinya, maaf kata seperti bunyi kentut, baunya kemana-mana....
Pencitraan dengan mengantar proposal kemana-mana, foto-foto, utak-atik APBD untuk bagi-bagi proyek, menciptakan staff khusus, merampingkan OPD, ketemu Gubernur, rapat saban hari dan 2 x sehari, bahkan sampai lobby politik untuk mendapatkan vaksin, semuanya pencitraan dan pembohongan publik, yang ironisnya seluruh kebijakan yang diputuskan tidak pernah dipublikasikan ke publik, sebut saja dana anggaran refocusing tidak pernah diumumkan ke publik jumlah dan peruntukannya kemana saja, Perbup perihal pengangkatan staff khusus bupati yang berjumlah 5 orang itu tidak pernah kita tahu dasar hukum pengangkatannya, semuanya tidak ada transparansi alias penuh dengan tipu daya dan sama sekali tidak bisa diakses publik, seakan-akan Samosir ini, hanya milik nenek moyangnya.
Sebenarnya program yang paling tepat dan nantinya boleh diklaim sebagai programnya pemerintah sekarang ini, dan sangat bermakna serta mendapatkan simpati dari masyarakat adalah *PENANGANAN YanG SERIUS TERHADAP COVID 19 DengaN VARIAN DELTA BARUNYA,* dengan sasaran pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalkan angka kematian akibat covid.
Pemerintah Daerah diijinkan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui persetujuan DPRD untuk merefocusing anggaran untuk pembiayaan penanggulangan covid. Pemerintah diberikan ruang yang seluas-luasnya berkreasi untuk menangani permasalahan covid, dengan anggaran yang sudah tersedia dari DAU dan DID (Dana Insentif Daerah) yg dicapai hampir 56 milliar oleh pemerintahan sebelumnya.
Namun apa yang terjadi, Pemkab Samosir gagal menanganinya penyerapan anggaran untuk covid baru 3%, hasil RDP dgn DPRD hari senin, 09-08-2021 yang lalu, apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur, angka yang terpapar covid tiap hari meningkat bahkan hampir sudah mencapai 1.500 jiwa, dengan jumlah angka kematian hampir mencapai 40 jiwa. Belum lagi kasus covid isoman yg meninggal tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Padahal sejak awal sudah diingatkan untuk lebih serius untuk menanganinya.
Samosir seakan hilang roh kepemimpinan, dan semuanya pejabat bekerja dengan penuh kebingungan karena banyaknya pemimpin bayangan...
Mari kita Doa kan Samosir, asa mulak tondi tu dagingna.
(Red/Ranto S)
