Medan — Jurnalisku.com
Rabu petang 17 Juni 2026, halaman depan Makodim 0201 Medan berubah jadi panggung protes. Puluhan mahasiswa dari DPC GMNI Kota Medan datang berjalan kaki, membawa bendera dan pengeras suara. Sekitar pukul 17.00 WIB mereka memulai orasi di gerbang DPRD Medan, lalu bergeser ke Kodim 0201 Medan di Jalan Pengadilan.
Setelah hampir satu jam berorasi, dua ban bekas dibakar tepat di depan markas. Asap hitam pekat membumbung tinggi dan api berkobar cukup lama. Pukul 18.06 WIB, personel TNI turun tangan memadamkan api dengan alat pemadam ringan. Arus lalu lintas sempat tersendat akibat kepulan asap.
Di trotoar depan Kodim, mahasiswa membentangkan spanduk besar bertuliskan tuntutan utama: “Gulingkan rezim Prabowo - Gibran. Kembalikan supremasi sipil.” Ketua DPC GMNI Kota Medan Damses Sianturi menegaskan aksi ini lahir dari kekecewaan. “Ini puncak keresahan mahasiswa. Kami menilai rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak mampu memimpin bangsa. Tidak ada satu kebijakan pun yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Damses merinci alasan di balik spanduk itu. Mulai dari menguatnya dolar, kenaikan harga BBM non subsidi, hingga kebijakan luar negeri yang dianggap merugikan Indonesia. “Hasil konsolidasi, diskusi, dan data yang kami temukan menunjukkan kebijakan Prabowo-Gibran tidak berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Soal alasan memilih Kodim sebagai titik aksi, GMNI tegas menolak dwifungsi TNI. Damses meminta militer kembali ke barak dan fokus pada fungsi pertahanan. Ia menyoroti keterlibatan TNI dalam program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi desa merah putih. “Biarlah militer tidak lagi menduduki jabatan sipil. Biarlah militer tidak masuk ke ranah pemerintahan,” kata Damses.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah evaluasi rencana pembangunan batalyon baru di kabupaten kota serta penambahan pasukan. Menurut GMNI, langkah itu tidak memiliki urgensi strategis dan hanya memboroskan anggaran negara. “Untuk saat ini tidak ada urgensi strategisnya. Kondisi fiskal harus jadi pertimbangan,” ucapnya.
Komandan Kodim 0201 Medan Letkol Delli Yudha merespons aksi tersebut. Ia menyatakan menghormati aspirasi mahasiswa selama disampaikan sesuai aturan. Namun ia mengingatkan bahwa markas militer bukan tempat untuk orasi. “Undang-undang tidak memperbolehkan orasi di depan instansi militer. Tadi kami ajak diskusi masuk ke dalam agar tidak mengganggu hak masyarakat yang melintas,” jelas Delli.
Kodim 0201 Medan telah menerima dokumen berisi 11+3 tuntutan dari massa aksi. Delli berjanji akan menjadwalkan forum diskusi lanjutan. “Membahas semua tuntutan butuh waktu. Kita jadwalkan FGD supaya diskusinya berbasis data. Saya ingin kita sama-sama pegang data,” katanya.(Red)
