MEDAN – JURNALISKU.COM
Palu keadilan kembali diketuk dengan sangat tegas di Pengadilan Negeri Medan! *Mantan Kepala Unit BRI Titipapan, Syafril, divonis tiga tahun enam bulan penjara dalam kasus mengucurkan kredit fiktif dengan total senilai Rp1.365.000.000 serta membayar uang pengganti Rp963 juta.*
Putusan yang sangat tegas, sangat adil, dan sangat dinanti-nantikan ini dibacakan oleh *Ketua Majelis Hakim Deny Syahputra, S.H., M.H.,* dalam persidangan di *Ruang Cakra 9, pada Kantor Pengadilan Negeri (PN) Medan Jalan Pengadilan Nomor 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Rabu (18/11/2026).*
Suasana ruang sidang Cakra 9 malam itu sangat tegang, sangat hening, dan sangat penuh perhatian. Semua mata tertuju pada Majelis Hakim yang membacakan amar putusan satu per satu, dengan suara lantang, tegas, dan penuh wibawa.
"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafril oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan," ucap Deny dengan tegas, yang langsung disambut keheningan di ruang sidang.
Vonis *3 tahun 6 bulan penjara* tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan *Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan* yang sebelumnya meminta terdakwa Syafril dihukum *4 tahun penjara.*
Namun, keringanan 6 bulan ini bukan berarti Syafril bebas dari tanggung jawab. Hakim tetap menyatakan Syafril bersalah, tetap menjatuhkan pidana penjara, tetap menjatuhkan denda, dan tetap mewajibkan membayar uang pengganti yang sangat besar.
*Hakim: Terbukti Sah & Meyakinkan Korupsi, Merugikan Keuangan Negara!*
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Syafril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Ini bukan tuduhan. Ini bukan dugaan. Ini adalah fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, melalui keterangan saksi, melalui bukti-bukti dokumen, melalui audit BRI, dan melalui fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Syafril sebagai Kepala Unit BRI Titipapan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga uang negara, menjaga uang nasabah, dan menjaga kepercayaan rakyat kepada BRI, justru menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan wewenangnya, untuk mengucurkan kredit fiktif yang merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.
Selain hukuman penjara, Syafril juga dijatuhi *denda Rp200 juta.* Jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta atau pendapatannya dapat disita dan dilelang oleh jaksa.
"Jika tak mempunyai pendapatan atau kekayaan yang mencukupi maka diganti pidana penjara subsider selama 80 hari," lanjut Deny dengan sangat tegas.
Artinya, tidak ada alasan untuk tidak membayar denda. Jika tidak punya uang, harta disita. Jika harta tidak cukup, tambah penjara 80 hari. Hukum harus tegak, harus tegas, dan harus memberikan efek jera.
*Wajib Bayar Uang Pengganti Rp963 Juta! Jika Tidak Bayar, Harta Disita & Dilelang!*
Syafril juga diwajibkan membayar *uang pengganti sebesar Rp963 juta.* Hakim menyatakan, jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Syafril dapat disita dan dilelang untuk menutupinya. Jika tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara sesuai ketentuan.
Angka Rp963 juta ini bukan angka yang dibuat-buat. Angka ini adalah hasil audit yang sangat detail, sangat akurat, dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Angka ini adalah sisa kerugian negara yang belum dikembalikan, yang diselewengkan oleh terdakwa.
Hakim memberikan waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika tidak dibayar, Jaksa akan menyita dan melelang harta benda Syafril. Jika harta yang disita tidak cukup, maka Syafril harus menjalani pidana penjara tambahan sebagai pengganti uang pengganti yang tidak dibayar.
*Hal Memberatkan & Meringankan: Tidak Dukung Program Pemberantasan Korupsi, Tapi Sopan & Belum Pernah Dihukum!*
Dalam pertimbangannya, hakim menyebut hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merugikan keuangan negara.
Perbuatan Syafril dinilai telah mencoreng nama baik BRI, telah merusak kepercayaan masyarakat kepada perbankan negara, dan telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan secara besar-besaran di seluruh Indonesia.
Adapun hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.
Selama persidangan, Syafril dinilai bersikap sopan, bersikap kooperatif, tidak mempersulit persidangan, dan menghormati Majelis Hakim. Selain itu, Syafril juga belum pernah dihukum sebelumnya, tidak memiliki catatan kriminal, dan ini adalah pertama kalinya ia berhadapan dengan hukum.
Kedua hal meringankan inilah yang menjadi pertimbangan Hakim untuk memberikan vonis 3,5 tahun, lebih ringan 6 bulan dari tuntutan JPU 4 tahun.
*Melanggar Pasal 603 KUHP Baru & Pasal 3 UU Tipikor!*
Atas perbuatannya, Syafril dinyatakan melanggar *Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
Selain itu, ia juga didakwa atas penyalahgunaan wewenang melanggar *Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
Pasal-pasal ini adalah pasal yang sangat berat, pasal yang mengatur tentang korupsi yang merugikan keuangan negara, pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, dan pasal yang memberikan ancaman pidana penjara yang sangat berat bagi pelakunya.
Hakim menilai, seluruh unsur dalam pasal-pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, telah terpenuhi secara sempurna, dan telah dibuktikan oleh JPU melalui bukti-bukti yang sangat kuat.
*Jaksa, Terdakwa & PH Masih Pikir-Pikir, Ada Waktu 7 Hari!*
Jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum masing-masing menyatakan pikir-pikir untuk menentukan apakah menerima putusan atau mengajukan banding.
Mereka diberikan waktu *7 hari* untuk mengambil sikap, untuk berkoordinasi, untuk berdiskusi dengan keluarga, dan untuk menentukan apakah menerima putusan Hakim atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
*Penasehat Hukum Dea Aulia: Putusan Ini Yang Terbaik, Kami Hormati & Terima!*
Penasehat hukum terdakwa Syafril, *Dhea Aulia M Purba S.H., M.H.,* menilai putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap kliennya adalah yang terbaik.
"Putusan ini adalah yang terbaik untuk klien kami. Kami menghormati dan menerima putusan majelis hakim," ujar Dhea usai persidangan dengan suara tenang, bijak, dan penuh kelegaan.
Dhea berharap putusan tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh kliennya, dan mendoakannya sehat tanpa kurang satu apapun hingga bebas nantinya.
Dhea menambahkan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Syafril terkait langkah hukum selanjutnya, sebagaimana hakim memberikan kesempatan selama tujuh (7) hari untuk mengambil sikap.
Pernyataan Dhea ini menunjukkan sikap yang sangat profesional, sangat dewasa, dan sangat menghormati hukum. Meskipun kliennya divonis bersalah, Dhea tetap menghormati putusan Hakim, tetap menerima putusan Hakim, dan tetap mendoakan yang terbaik untuk kliennya.
*Terbongkar Gara-Gara Kredit Macet! Audit BRI Ungkap Sisa Kerugian Rp963.195.635 Diselewengkan!*
Kasus ini terbongkar setelah terjadi kredit macet. Berdasarkan *Laporan Hasil Audit BRI Unit Titipapan Branch Office Medan Iskandar Muda No: R.23-RA-MDN/05/2024 tanggal 31 Mei 2024,* terungkap bahwa dari total realisasi *Rp1,36 miliar* tersebut telah dibayarkan sebesar *Rp401.804.365.* Sehingga sisa kerugian keuangan negara mencapai *Rp963.195.635* yang diselewengkan.
Kredit macet inilah yang menjadi pintu masuk terbongkarnya kasus kredit fiktif ini. Awalnya, BRI curiga mengapa ada kredit yang macet, mengapa ada kredit yang tidak dibayar, mengapa ada kredit yang tidak jelas nasabahnya.
Setelah dilakukan audit secara menyeluruh, secara detail, dan secara mendalam, akhirnya terungkap bahwa kredit-kredit tersebut adalah kredit fiktif, kredit yang tidak sesuai prosedur, kredit yang dokumennya dipalsukan, dan kredit yang uangnya diselewengkan.
Dari total Rp1,365 miliar yang dikucurkan, hanya Rp401 juta yang berhasil dikembalikan, yang berhasil dibayarkan. Sisanya Rp963 juta hilang, diselewengkan, dan menjadi kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Syafril.
*Kredit Fiktif Rp1,36 Miliar, Vonis 3,5 Tahun, Uang Pengganti Rp963 Juta - Hukum Tegas, Keadilan Tegak!*

