Medan — Jurnalisku.com
Upacara selesai, karangan bunga layu, lalu apa? Pertanyaan itu dilempar Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA, tepat di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Bagi Kasman, Hardiknas bukan panggung seremonial tahunan. Ini momentum audit besar-besaran: sudahkah sekolah dan kampus di Kota Medan menjawab kebutuhan zaman, atau masih terjebak rutinitas administrasi?
“Hardiknas menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan adalah pondasi utama kemajuan bangsa. Sekolah dan kampus harus mampu mencetak generasi yang berilmu, berintegritas, serta memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan,” tegas Kasman, Sabtu 2 Mei 2026. Kalimat itu ia ulang dengan nada lebih tajam: bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi krisis orang jujur dan terampil.
Kasman membeberkan potret lapangan yang tak bisa ditutup-tutupi. Jurang mutu antar sekolah negeri dan swasta masih menganga. Kompetensi guru belum merata. Anak dari keluarga prasejahtera masih berjibaku dengan biaya seragam, buku, dan ongkos harian. Sementara dunia kerja menuntut skill digital, kemampuan berpikir kritis, dan etos kerja tinggi. “Pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, akhlak, serta kesiapan menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi,” ujarnya.
Menurut Kasman, benang kusut itu hanya bisa diurai lewat gotong royong. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. “Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat agar pendidikan berjalan efektif,” katanya. Industri harus buka pintu magang. Kampus wajib kurangi teori langit. Sekolah dasar sampai menengah harus berani merombak cara mengajar yang membosankan.
Sebagai pimpinan Komisi II DPRD Medan yang membidangi kesejahteraan rakyat, Kasman memaparkan agenda kerja yang konkret. Pertama, mendorong revitalisasi sarana prasarana sekolah yang rusak dan kekurangan ruang kelas. Kedua, memperjuangkan kesejahteraan guru honorer dan peningkatan kapasitas guru ASN lewat pelatihan berbasis industri. Ketiga, memperkuat pendidikan vokasi agar lulusan SMK langsung terserap pasar kerja, bukan menambah daftar pengangguran. “Kita ingin anak-anak Medan memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Tidak boleh ada anak yang tertinggal karena faktor ekonomi ataupun keterbatasan fasilitas,” tegasnya.
Soal anggaran, Kasman tak main-main. “Sebagai Komisi yang membidangi pendidikan, pihaknya siap mendukung setiap program pendidikan Kota Medan termasuk soal dukungan anggaran,” ungkapnya. Ia menyebut DPRD akan mengawal ketat setiap rupiah APBD yang dialokasikan untuk pendidikan agar tepat sasaran, tidak bocor, dan berdampak langsung ke ruang kelas.
Hardiknas 2026, bagi Kasman, adalah kontrak moral. Eksekutif merancang, legislatif mengawasi, sekolah mengeksekusi, dunia usaha menyerap, orang tua mendampingi. Jika rantai itu putus di satu titik, yang lahir hanya ijazah tanpa kompetensi. “Anak Medan harus berani bersaing di tingkat nasional bahkan global. Otaknya cerdas, akhlaknya lurus, keterampilannya mumpuni. Itu baru namanya pendidikan bermutu,” tutup Kasman.
Dari gedung DPRD hingga pelosok sekolah di Medan, pesan Hardiknas tahun ini jelas: berhenti memoles seremoni, mulai benahi substansi. Karena masa depan kota ini dipertaruhkan di bangku kelas hari ini.
