Medan - Jurnalisku.com
30 Juni 2026 — Medan sedang digerus dari dalam. Bukan oleh korupsi, bukan oleh macet, tapi oleh sampah. Setiap hari, hampir 2.000 ton sampah baru lahir dari rumah, pasar, kantor, dan jalanan. Angka itu menumpuk, menggunung, dan mencekik. Tempat Pembuangan Akhir sudah di ujung tanduk. Ia penuh. Ia kewalahan. Ia tidak bisa lagi menjadi tempat pelarian terakhir.
Jika pemerintah tetap berjalan dengan cara lama, maka yang menunggu Medan bukan krisis, tapi kolaps.
Tudingan keras itu disampaikan Yasra Al-Fariza, S.H, pengelola dan penggerak lingkungan, sesaat setelah mengikuti Forum Lingkungan APEKSI di Hotel Aryaduta Lt.9, Jl. Kapten Maulana Lubis No. 8 Medan. Ia tidak datang membawa keluhan. Ia datang membawa solusi yang menohok.
“Pemerintah sebaiknya segera melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Pemda harus berhenti menjadi eksekutor yang kewalahan. Cukup jadi regulator dan pengawas yang tegas. Kelola lewat skema kerja sama. Dengan begitu layanan lebih optimal, cakupan lebih luas, dan TPA tidak cepat penuh,” tegas Yasra.
Bagi Yasra, kegagalan terbesar kita bukan di teknologinya. Tapi di kepalanya. Selama puluhan tahun, sampah diperlakukan sebagai musuh. Sesuatu yang harus dibuang sejauh mungkin dari pandangan. Padahal itu adalah sumber daya yang salah tempat.
“Sampah itu berkah jika dikelola dengan baik dan dapat menghasilkan nilai tambah,” katanya. Satu ton sampah organik bisa jadi kompos. Plastik bisa jadi biji plastik daur ulang. Sisa material bisa jadi RDF untuk pembangkit listrik. Artinya, dari tumpukan kotor bisa lahir rupiah, lapangan kerja, dan kemandirian energi.
Masalahnya, rantai itu putus di rumah warga. “Sampah bisa dimanfaatkan kembali. Namun karena belum tersosialisasi di masyarakat, bagaimana masyarakat bisa berkontribusi untuk memilah sampah dari sumbernya,” ujar Yasra. Selama warga masih mencampur sisa makanan dengan botol plastik dan pampers dalam satu kantong hitam, maka bank sampah, pabrik daur ulang, dan ekonomi sirkular tidak akan pernah hidup.
Karena itu ia menuntut perubahan paradigma paling radikal. “Mindset harus dirubah. Tempat Pembuangan Akhir, TPA, sebaiknya diganti jadi Tempat Pemrosesan Akhir,” hantamnya. Hapus kata ‘buang’ dari nomenklatur. Ganti dengan ‘proses’. Kota yang hebat tidak bangga punya TPA seluas ratusan hektar. Kota yang hebat bangga karena sampahnya tidak pernah sampai ke TPA.
Yasra juga mengaitkan persoalan ini dengan krisis iklim yang sudah di depan mata. TPA yang menggunung menghasilkan gas metana, 25 kali lebih berbahaya dari CO2. Ditambah emisi transportasi, Medan sedang dicekik dari dua sisi. “Setiap kota yang ada di Indonesia dapat mengurangi emisi rumah kaca. Bicara tentang iklim, banyak faktor yang mempengaruhinya. Iklim dapat berubah secara drastis, dan dampaknya langsung kita rasakan. Transportasi salah satu penyumbang utama polusi,” tutur pendiri bank sampah induk ini.
“Kota Medan hampir 2.000 ton produksi sampah setiap hari. Ini beban pemerintah bagaimana mengatasi masalah sampah. Sementara TPA kita sudah tidak mampu menerima beban sampah yang terlalu banyak,” pungkasnya dengan nada berat.(Red).
