Anggaran Dianggap Tidak Pro Rakyat, Masyarakat Samosir Mengadu Ke DPRD

Editor: MATA LENSA author photo


Samosir.Jurnalisku.com.
PANGURURAN - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Pembangunan (AMPP) Samosir, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Samosir, Selasa (28/9/2021).



Dengan menggunakan puluhan kendaraan bermotor dan pengeras suara, massa AMPP Samosir bergerak dari Terminal Onan Baru Pangururan menuju kantor DPRD.

 

Orator aksi Jautir Simbolon membacakan 5 tuntutan yaitu,


1. Menuntut kepada Bupati dan DPRD Samosir untuk membubarkan staf khusus Bupati Samosir ataupun tim percepatan pembangunan yang bukan ASN


2. Mendukung Polres Samosir dalam mengusut dugaan tindak pidana dalam pembatalan beberapa vendor dan tender ulang


3. Menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat Samosir jumlah transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditarik pemerintah pusat akibat tidak adanya kontrak sampai tanggal 31 Agustus 2021


4. Menghentikan usulan pengadaan alat berat pada APBD Perubahan maupun R-APBD Tahun 2022 karena dianggap tidak berorientasi ataupun menghamburkan uang rakyat


5. Menghentikan usul pemeliharaan renovasi rumah dinas Bupati Samosir pada APBD perubahan maupun R-APBD Tahun 2022.


Setelah membacakan tuntutan aksi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon didampingi Pantas Marroha Sinaga, mempersilahkan para pegunjuk rasa dari AMPP Samosir untuk masuk ke ruang rapat guna menyampaikan tuntutan aksinya.


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon mengatakan, menampung aspirasi masyarakat dan akan disampaikan kepada Pemkab Samosir untuk dibahas bersama dan dicarikan solusinya.


Pantauan wartawan tampak hanya beberapa anggota DPRD yang hadir untuk menemui Masyarakat.


(Ranto.S)

Share:
Komentar

Berita Terkini